TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengkaji alternatif budidaya ikan di darat sebagai solusi terkait pencemaran air di Danau Toba. Menurutnya, pemerintah tidak akan menyalahkan masyarakat, melainkan mencari alternatif agar tak mengganggu sumber pendapatan masyarakat setempat.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun turut digandeng dalam proses ini. "Ini sedang kami kaji akses dan keperluan lainnya bagaimana. Data belum sepenuhnya lengkap tapi mungkin saya lihat bisa di lereng. Kami siap untuk bangun kolam budidaya di darat. Menteri PUPR juga siap mendukung,” kata Edhy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Desember 2019.
Hal itu merespons pernyataan Romy Edy Brutu, anggota Himpaudi dari Kabupaten Dairi, yang meminta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi atas wacana pelarangan budidaya ikan di Danau Toba yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayah itu. Saat ini, 95 persen budidaya ikan di Danau Toba dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 5 persen sisanya dilakukan oleh swasta.
“Kendalanya di lapangan, selain untuk budidaya perikanan, Danau Toba ini kan dimanfaatkan untuk wisata juga. Jadi, Pemerintah kemarin mengimbau supaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan ini tidak ada lagi karena mengganggu pemandangan dan menghasilkan bau yang kurang enak. Tetapi kan kita ingin budidaya ini tetap dilakukan. Mohon petunjuk dari Pak Menteri,” kata Romy.
Hal itu dia sampaikan saat KKP menyelenggarakan Indonesia Seafood Expo dan Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBFIF) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Junat. Dalam kesempatan itu, beberapa dari 1.500 stakeholder yang hadir menyampaikan masukannya kepada Edhy secara langsung.
Selanjutnya, Usup Supriatna, pelaku usaha rumput laut dari Koperasi Mina Agar Makmur, Karawang, Jawa Barat, menyampaikan bahwa produk ekspor tepung agar-agar Indonesia sebagai hasil olahan rumput laut bernilai tambah masih belum optimal. Padahal, Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia saat ini.
“Produk yang kita ekspor dari tepung agar-agar itu kurang lebih 1.000 ton. Sedangkan yang saya dengar, Tiongkok bisa mengekspor sekitar 5.000 ton. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apalagi, ini akan berdampak pada UKM pembudidaya dari sektor harga saing dan sebagainya,” kata Usup.
Selain itu, Usup mendorong agar perizinan ekspor produk perikanan seperti Health Certificate (HC) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) disederhanakan. Ia pun berharap agar KKP dapat meningkatkan daya saing produk ekspor hasil perikanan Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
Menanggapi hal itu, Edhy Prabowo menyatakan bahwa KKP tengah mencari jalan keluar terkait perizinan. Solusi ini, menurutnya, akan diputuskan dalam waktu dekat. Terkait daya saing produk hasil olahan rumput laut Indonesia di pasar, ia juga meminta Direktorat Jenderal PDSPKP untuk segera mencari solusi teknis untuk meningkatkannya, baik di pasar domestik maupun ekspor.
“Masalah aturan sedang kita rumuskan jalan keluar. Terkait perizinan sedang kita cari jalan keluar. Yang jelas, kami selalu terbuka pada masukan dari Bapak/Ibu sekalian. Membangun komunikasi dua arah menjadi prioritas saat ini. Kami bukanlah musuh, tapi mitra Bapak/Ibu semua,” kata Edhy Prabowo .
HENDARTYO HANGGI
